Hari ini, Jumat, 5 Oktober 2010, Badan Pusat Statistik akan mengumumkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) triwulan III. Bagaimana fundamental ekonomi nasional, juga prospek ke depan, bisa diraba dari himpunan data yang dilansir badan itu.

Tapi banyak para cendekia, badan pemerintah, pula para pedagang yang haqul yakin bahwa pertumbuhan ekonomi negeri ini sudah melaju dengan cepat.

Keyakinan itu juga datang dari Kebon Sirih, tempat Bank Indonesia berkantor di Jakarta Pusat. Rapat Dewan Gubernur, yang digelar Kamis 4 November 2010, meramalkan bahwa ekonomi Indonesia bakal semakin kinclong. Didorong oleh konsumsi domestik dan investasi, BI menghitung ekonomi bisa mekar hingga 6 persen.

Kalangan di luar pemerintah malah lebih optimistis. Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan sebelumnya memperkirakan ekonomi tumbuh 6,2 persen.

Keyakinan yang sama dilontarkan ekonom Cyrillus Harinowo. PDB Indonesia tahun ini diyakini bakal menembus Rp6.400 triliun atau US$700 miliar. “Itu berarti rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia bisa mencapai US$3000 atau Rp27 juta,” ujar Cyrillus kepada VIVAnews.com di Jakarta.

Tak bisa dipungkiri, pendapatan US$3000 memang merupakan rata-rata dari total populasi Indonesia sebanyak 237 juta jiwa, mulai dari yang miskin hingga yang paling kaya.

Namun, Cyrillus dan Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa berkeyakinan jumlah kelompok berpenghasil menengah telah meningkat pesat. “Memang masih ada kesenjangan, tetapi yang menikmati pertumbuhan ekonomi semakin banyak,” kata Yudhi.

Sebagai gambaran untuk menunjukkan semakin banyak orang yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi, Cyrillus mengutip laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berjudul “The Rise of Asia’s Middle Class 2010” dan baru-baru ini dirilis.

ADB menggunakan ukuran pengeluaran untuk membedakan kelompok miskin dan tidak miskin. Yang dimaksud kelompok miskin adalah yang pengeluarannya di bawah US$2. Sedangkan, kelompok non miskin atau menengah atas, pengeluarannya US$2-20 atau Rp18.000-180.000 per hari.

Mengutip laporan ADB, jumlah kelas menengah Indonesia meningkat pesat selama 10 tahun terakhir seiring dengan terus tumbuhnya perekonomian negeri ini. Jika pada 1999 kelompok kelas menengah atas baru sekitar 25 persen atau 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 42,7 persen atau 93 juta jiwa.

Jika batasan orang lebih mapan dipersempit lagi dengan pengeluaran rata-rata di atas US$4 (Rp36 ribu per hari atau lebih dari Rp1 juta per bulan), maka jumlahnya 12 persen dari total populasi atau hampir 30 juta jiwa pada 2009. Ini meningkat pesat dibandingkan sepuluh tahun silam yang berjumlah hanya 9 juta jiwa.

Kulkas laris, Kafe penuh

“Poin pentingnya adalah apa yang terjadi jika orang makmur semakin banyak di Indonesia?” tanya Cyrillus.

Dia menjawab, “Hasilnya adalah munculnya gelombang perekonomian baru yang dibarengi dengan bangkitnya kelas ekonomi menengah.”

Bangkitnya orang-orang makmur di Indonesia, kata dia,  bisa terlihat dari gelombang peningkatan permintaan secara fantastis pada produk-produk elektronik seperti televisi, AC, kulkas, laptop, dan lainnya.

Tanda-tanda lainnya terlihat dari bermunculannya pusat-pusat belanja baru, kendati yang lama tetap ramai dikunjungi. Penjualan apartemen-apartemen dan rumah-rumah baru.

Kafe-kafe seperti Starbuck dan Caffee Bean bermunculan dan ramai dikunjungi. Begitupun dengan restoran-restoran fast food. Bandara internasional Soekarno-Hatta Jakarta juga semakin padat, bahkan kewalahan menampung lonjakan penumpang.

Pembelian kendaraan bermotor juga meningkat pesat. Tahun ini penjualan mobil diperkirakan mencapai 710-750 ribu unit. Hasil survei Bank Indonesia memperkuat semakin tingginya penjualan kendaraan bermotor pada triwulan III dan perkiraan triwulan IV ini.  “Pada tahun 2012, saya perkirakan jumlah mobil yang terjual mencapai 1 juta unit,” kata Cyrillus. “Bayangkan, seperti apa kemacetan Jakarta nantinya.”

Untuk mengantisipasinya, Cyrillus dan Yudhi menekankan mau tak mau pemerintah harus sesegera mungkin membangun infrastruktur, seperti alternatif transportasi, pelebaran dan perluasan jalan raya dan jalan tol, jalur kereta api, memperluas bandara dan pelabuhan, pembangkit listrik dan jaringan komunikasi.   “Jika tidak segera dibenahi, maka pemerintah akan kewalahan. Sekarang saja sudah kedodoran,” kata Cyrillus.

Lebih dari itu, Yudhi mengingatkan dampak buruk akibat infrastruktur tidak segera dibenahi adalah kemacetan lalu lintas akan semakin parah, pengiriman barang-barang akan tersendat dan tidak efisien. “Buntutnya timbul inflasi, ekonomi bisa menjadi kepanasan.”

 

• VIVAnews